Makalah Ekonomi Koperasi (Softkill)

MAKALAH EKONOMI KOPERASI

(SOFTKILL)

Oleh

VINCENSIA LEONI OKTAVIA

27216547 / 2EB13 

FAKULUTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

KATA PENGANTAR

        Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar dapat membantu penulis dalam menyelesaikdapat membantu penulis dalam menyelesaikan makalah “Ekonomi Koperasi”. Dan tak lupa, penulis berterima kasih kepada Bapak Budi Hermana selaku Dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi di Universitas Gunadarma yang telah memberikan penulis tugas yang bermanfaat ini.

Dalam makalah ini, penulis membahas tentang pengertian koperasi menurut para ahli, jenis dari koperasi itu sendiri, tujuan kebijakan koperasi. Ucapan terima kasih pun tidak lupa kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

        Penulis berharap agar makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan pembaca mengenai Koperasi. Penulis  menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan berupa kritikan dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, kiranya makalah ini dapat berguna dan bisa menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk dapat mempelajari serta memahami tentang Koperasi. Sekian dan terima kasih.

                                                                                Depok, 15 November 2016

                                                                                                        Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Pandangan Umum

      Di era globalisasi sekarang masyarakat berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan perekonomiannya dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai, dengan menggunakan waktu yang seefektif dan seefisien mungkin dan dengan biaya yang relatif murah.

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Di lihat dari sejarah, koperasi dilahirkan sebagai usaha yang berperan

dalam memajukan kepentingan perekonomian anggota koperasi tersebut. Dalam koperasi anggota sebagai pemilik dan pelanggan mempunyai posisi kekuasaan yang tertinggi, mereka mendirikan dan mengembangkan perusahaan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

      Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam system perekonomian nasional.

      Pertumbuhan koperasi relatif mengalami kemunduran yang mana salah satu penyebabnya adalah konsep pengembangan strategi dalam koperasi untuk dapat merespon persaingan dan pasar yang terus berkembang dengan cepat. Perkembangan yang cenderung  liberalisme membuat koperasi semakin sulit untuk tumbuh lebih maju dalam persaingannya. Permasalahannya yang penting adalah dimana koperasi yang didirikan benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan pelayanan kepada para anggota dan masyarakat sekitar, dan menjadikan hidup anggota menjadi lebih baik. Dengan demikian dalam memajukan koperasi, diperlukannya kerja sama atas semua unsur-unsur koperasi dengan sesuai fungsi-fungsi dari unsur-unsur tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah sejarah perkembangan Koperasi di Indonesia?

2.      Apakah pengertian koperasi?

3.      Apa  saja jenis tingkatan koperasi?

4.      Apa saja prinsip dari suatu koperasi?

5.      Bagaimana perangkat suatu organisasi koperasi?

6.      Bagaimana sumber modal dari kopersi?

7.      Bagaimana lapangan usaha koperasi?

8.      Bagaimana pengelolaan koperasi?

9.      Apa kewajiban dan hak anggota koperasi?

10.    Bagaimana pendirian dan pembubaran koperasi?

11.  Apa saja kelebihan dan kelemahan koperasi?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Untuk mengetahui tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia;

2.      Untuk mengetahui pengertian koperasi

3.      Untuk mengetahui jenis tingkatan suatu koperasi

4.      Untuk mengetahui prinsip koperasi

5.      Untuk mengetahui perangkat organisasi koperasi

6.      Untuk mengetahui sumber modal koperasi

7.      Untuk mengetahui lapangan usaha koperasi      

8.      Untuk mengetahui kewajiban dan hak anggota

9.      Untuk mengetahui pendirian dan pembubaran koperasi

10.  Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan koperasi.

11.  Untuk mengetahui peranan koperasi dalam perekonomian indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Koperasi

            Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

            Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu para rentenir, pengijon dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dan para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya yang membengkak akibat sistem bunga yang diterapkan pengijon. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang  memberikan     penerangan dan   penyuluhan tentang koperasi.

2.  Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.

3.  Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

            Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging. Dengan Undang-undang Koperasi tahun 1915, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena:

1. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.

2. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.

3. Membayar bea materai sebesar 50 gulden.

4. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.

5. Harus diumumkan di Javasche Courant, yang biayanya cukup tinggi.

            Pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Isi UU Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain :

1)      Akte pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam Bahasa Daerah.

2)      Bea materainya cukup 3 gulden.

3)      Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.

4)      Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

            Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.           

            Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi “KUMIAI”. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastic dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. 

            Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : “Bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi”.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1.      Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )

2.      Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

3.      Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1.        Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI

2.        Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah

3.        Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

4.        Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut: :

1.        Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah

2.     Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi

3.        Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

a.       Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi

b.       Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi

c.       Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

2.2 Pengertian Koperasi

      2.2.1 Menurut Istilah

            Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” (operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum, Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

      2.2.2 Menurut UUD

            UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekel-uargaan.

      2.2.3 Menurut Para Ahli

Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli :

* Dr. Fay ( 1980 ) Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

* R.M Margono Djojohadikoesoemo Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

* Prof. R.S. Soeriaatmadja Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

Jadi, Koperasi adalah Asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

2.3 Jenis Tingkatan Koperasi

Di dalam UU No.25 Tahun 1992, ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam Pasal 21 beserta Penjelasannya, terdiri dari

1.      Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain:

·         Menetapkan anggaran dasar

·         Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas

·         Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus

·         Menetapkan pembagian sisa hasil usaha

2.      Pengurus Koperasi

            Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bertanggung jawab kepada rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Tidak merangkap sebagai pengawas. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

3.  Pengawas Koperasi Indonesia

            Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dirahasiakan dari pihak luar koperasi. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.

Tugas Pengawas :

1.   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

2.   Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat anggota.

Wewenang Pengawas :

1.   Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

2.   Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

2.4 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu system ide ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi nnon-pemerintah internasional) adalah

a.    Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela,

b.   Pengelolaan yang demokratis,

c.    Partisipasi anggota dalam ekonomi,

d.   Kebebasan dan otonomi,

e.   Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

a.      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b.      Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

c.      Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

d.      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e.      Kemandirian

f.      Pendidikan perkoperasian

g.     Kerjasama antar koperasi

2.5 Perangkat Organisasi Koperasi

1.      Jenis-jenis koperasi antara lain :

a.       Koperasi Desa adalah adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk suatu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu koperasi desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat single purpose , tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat multi purpose (serba usaha) untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu.

b.      Koperasi Unit Desa (KUD) adalah Koperasi unit desa ini berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagau suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan dan masyarakat pedesaan.

c.       Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini bisanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

d.      Koperasi pertanian (Koperta) adalah Koperta adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, atau buruh tani dan orang yang berkepenringan serta bermata penaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

e.       Koperasi Peternakan adalah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan yang bekepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan soal-soal pertanian.

f.       Koperasi Perikanan adalah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan dan sebaginya yang berkepentingan dengan mata pencaharian soal-soal perikanan.

g.      Koperasi kerajianan atau Koperasi Industri Koperasi Kerajinan atau koperasi industry adalah anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan denan kerajinan atau industry.

h.      Koperasi Simpan-Pinjam adalah Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai lepentingan langsung dalam soal-soal dalam perkreditan atau simpan pinjam.

2.      Tingkatan koperasi adalah sebagai berikut:

a.      Koperasi Primer:

Primary Society (Koperasi Primer) sekurang-kurangnya dapat dibentuk oleh 20 orang perorangan (individual) yang masing-masing memenuhi syarat sebagai berikut:

1.      mampu untuk melakukan tindakan hukum,

2.      menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar koperasi,

3.      sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam UU no. 12 Tahun 1967, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan koperasi lainnya. 

Daerah kerja Koperasi Primer terbatas pada satu lingkungan tempat tinggal (pedesaan) atau lingkungan tempat bekerja (perkantoran, pabrik, kampus, sekolah, dan lain sebagainya).

Dengan demikian merupakan suatu pelanggaran peraturan kalau dalam satu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat kerja terdapat 2 atau lebih koperasi yang sejenis atau yang sama usahanya. Terdapatnya 2 atau lebih Koperasi Primer yang sejenis dalam satu daerah kerja (desa, perkantoran dan lain-lain) dapat menimbulkan beberapa kesulitan (dampak negatif), antara lain:

1)      Dapat menimbulkan persaingan yang akan menjadikan usaha koperasi itu tidak sehat;

2)      Dapat menimbulkan terpecah-pecahnya potensi ekonomi dan produksi yang terdapat dalam satu daerah kerja, sehingga efektivitas dan efisiensi sulit atau bahkan tidak akan mungkin tercapai.

b.      Koperasi Pusat, Gabungan dan Induk:

Tentang tingkatan koperasi ini sangat berkaitan dengan keanggotaan koperasi yang terdiri dari badan-badan hukum koperasi, yaitu:

1)      Sekurang-kurangnya 5 Koperasi Primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk suatu Pusat Koperasi. Dalam satu kesatuan perjuangan efisiensi akan dapat lebih terjamin.

2)      Sekurang-kurangnya 3 Pusat Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk Gabungan Koperasi;

3)      Sekurang-kurangnya 3 Gabungan Koperasi yang tekah berbadan hukum dapat membentuk Induk Koperasi.

2.6 Sumber Modal Koperasi

Modal usaha koperasi berasal dari dua sumber yaitu :

a.      Modal Sendiri

1)      Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak boleh diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2)      Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajin dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib juga tidak boleh diambil jika bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Dengan simpanan wajib modal koperasi terus bertambah dan berkembang.

3)      Simpanan Sukarela adalah simpanan dari anggota – anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalam artian tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.

4)      Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasi usaha. Dana yang terkumpul dalam bentuk cadangan selama tidak terjadi kerugian dapat dimanfaatkan sebagai modal.

5)      Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang yang diterima oleh koperasi tetapi bukan dari anggotanya melainkan dari pihak lain. Contohnya koperasi menerima hibah dari pemerintah atau perusahaan tertentu.

b.      Modal pinjaman

1)      Anggota Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

2)      Koperasi lainnya dan atau anggotanya Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

3)      Bank dan lembaga keuangan lainnya Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

4)      Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

5)      Sumber lain yang sah; Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

6)      Modal penyertaan (diatur dengan PP); Modal penyertaan adalah modal yang berasal dari penanaman modal (investasi) pemerintah atau swasta bukan anggota (seperti perorangan, badan usaha swasta, dan BUMN). Modal ini dilakukan dalam upaya memperkuat kegiatan usaha koperasi. Dalam koperasi, modal penyertaan juga menanggung risiko. Pemilik modal ini tidak memiliki suara dalam rapat anggota. Akan tetapi, pemilik dapat diikutsertakan dalam pengawasan usaha investasi dari modal tersebut sesuai dengan kesepakatan.

2.7 Lapangan Usaha Koperasi

Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25/1992 yaitu :

1)    Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya.

2)      Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatyang bukan anggota koperasi.Perlu digarisbawahi bahwa, yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan disini adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya.

3)      Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

4)      Koperasi dapat menghimpun dana dan mengeluarkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain dan atau anggotanya.

5)      Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi.

6)      Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.8 Pengelola Koperasi

Manajer (Pengelola Usaha)

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi. Rencana pengangkatan pengelola diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Sebenarnya, pengelola membayar dirinya sendiri berdasarkan kemampuannya dalam mengelola usaha. Pengelola menanggung kerugian usaha koperasi karena kelalaian dan kesengajaannya.

Tugas Pengelola :

1)      Melaksanakan usaha koperasi.

2)      Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja koperasi kepada pengurus.

3)      Memberikan pelayanan usaha kepada anggota.

4)      Membuat studi kelayakan usaha koperasi.

5)      Membuat laporan perkembangan usaha koperasi.

Wewenang Pengelola :

1.      Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus.

2.      Meningkatkan prestasi kerja karyawan.

2.9 Kewajiban dan Hak Anggota

Di dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut :

*        Menghadiri rapat anggota

*        Membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib

*        Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.

*        Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan

*        Menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar

*        Menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor.

Sedangkan hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut:

*        Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota

*        Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi

*        Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

*        Memilih pengurus dan pengawas.

*        Dipilih sebagai pengurus atau pengawas.

*        Menyetujui atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainya.

2.10 Pendirian dan Pembubaran Koperasi

a.       Pendirian Koperasi

Adapun Syarat pendirian koperasi adalah :

1)      Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang;

2)      Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi;

3)      Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar;

4)      Berkedudukan di wilayah Indonesia;

Persiapan Mendirikan Koperasi :

1) Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota.

2) Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, managemen, prinsip-prinsip koperasi dan prospek pengembangan koperasinya.

Rapat Pendirian : Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya

Prosedur permohonan pengesahan :

1) Adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan dilampiri akta pendirian;

2) Bila permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan;

3) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan;

4) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang;

5) Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

b. Pembubaran Koperasi

Cara Pembubaran Koperasi Berdasarkan ketentuan pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992, pasal 46 dapat di lakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu sebagai berikut :

1) Kepututsan rapat anggota

Pembubaran Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi tersebut harus menyebutkan :

a) Nama dan alamat dari penyelesai

b) Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Pemberitahuan tertulis dibuat rangkap 2 kepada penmerintah itu harus dilampiri hal-hal di bawah ini :

a) Petikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang berisi keputusan rapat anggota koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut

b) Akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi tersebut

c) Daftar hadir yang ditandatangani anggota sebagaimana tercatat dalam buku daftar anggota

d) Berita acara penyelesaian pembubaran

2) Keputusan pemerintah

Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah Pembubaran koperasi pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan – alasan tertentu , yaitu :

a) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi UU No. 25 tahun 1992.

b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi di harapkan .

Penyelesaian Berdasarkan ketentuan pasal 54 UU no. 25 tahun 1992 penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a)  Melakukan segala perbuatan hukum untuk atas nama–nama “ koperasi dalam penyelesaian

b)  Mengumpulkan segala keterangan perilaku

c)  Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang di perlukan

d)  Memperoleh , memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperas

e)  Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pwmbayaran yang didahulinya dari pembayaran hutang liannya

f)  Menggunakan sisa kekayaam umtuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi

g) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota

h) Membuat berita acara penyelesaian

2.11 Kelebihan dan Kelemahan Koperasi

Kelebihan Koperasi Yaitu:

o Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.

o Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.

o Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya

o Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat

o Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota

Kekurangan Koperasi Yaitu:

o Koperasi sulit berkembang karena keterbatasan dibidang permodalan.

o Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.

o Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.

o Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.

o Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah badan usaha koperasi yang  pada dasarnya berasaskan kekeluargaan. Inti dari kegiatan perkoperasian di Indonesia adalah kerjasama diantara pengurus koperasi dengan anggota koperasi untuk mencapai kesejahtraan bersama dan juga untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi bergerak dalam berbagai bidang usaha diantaranya usaha simpan pinjam dan usaha perdagangan. Koperasi pun bukan hanya menginginkan keuntungan saja akan tetapi koperasi ini pun membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat. Koperasi sangat berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

            Koperasi  adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkeajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

3.2 Saran

            Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Dengan keadaan yang sedemikian rupa, secara logika seharusnya perlu adanya pengembangan lebih luas untuk pertumbuhan koperasi-koperasi yang berlandaskan syari’at islam karena cara kerja koperasi tersebut yang tidak hanya mengedepankan asas kebersamaan dan keadilan, tapi juga mengedepankan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama islam.

            Pada kenyataannya, kebanyakan koperasi yang tersebar luas diantara penduduk beragama islam adalah koperasi konvensional yang selalu memberikan bunga pada setiap anggota atau nasabah sebagai keuntungan dari kegiatannya. Sementara menurut ajaran agama islam, kegiatan seperti yang telah disebutkan adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau kegiatan yang bersifat haram.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.blogpetang.com/2013/05/contoh-kata-pengantar-makalah.html

http://sahatsijabat22.blogspot.co.id/2013/02/jenis-lapangan-usaha-koperasi.html

https://rivaldiligia.wordpress.com/2010/11/10/tingkat-tingkat-organisasi-koperasi/

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/05/tingkatan-koperasi-dan-daerah-kerja.html

http://harjo820.blogspot.co.id/2014/04/makalah-pembubaran-koperasi.html

http://harjo820.blogspot.co.id/2014/04/makalah-pembubaran-koperasi.html

https://astrisilfianingsih.wordpress.com/koperasi-dan-kewirausaaan/makalah-permasalahan-yang-dihadapi-koperasi-di-indonesia-saat-ini/

http://dianekaps.blogspot.co.id/2015/11/makalah-koperasi.html

http://gabriellapattiasina.blogspot.co.id/2014/11/sisa-hasil-usaha-koperasi.html

http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2015/06/landasan-koperasi-indonesia.html#sthash.Ve8HmL8Y.dpuf

http://pratiwi689.blogspot.co.id/2015/01/tugas-makalah-ekonomi-koperasi_23.html

http://titinbloggfit.blogspot.co.id/